MUKO MUKO | BENGKULU – Pembangunan jaringan irigasi yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWSS VII) Bengkulu di Kabupaten Mukomuko menuai kritik dari masyarakat. Proyek bernilai sekitar Rp25 miliar ini mencakup sejumlah titik, di antaranya wilayah Lubuk Pinang (BM 8) dan Desa Lubuk Sanai II (BP 8).
Di lapangan, proyek yang dibiayai anggaran negara tersebut dinilai tidak mencerminkan kualitas pekerjaan sesuai petunjuk teknis. Kondisi ini memicu kekecewaan petani yang berharap sistem irigasi mampu menunjang kebutuhan pertanian secara berkelanjutan.
Saat meninjau lokasi, tim media menemukan sejumlah kejanggalan pada struktur bangunan irigasi. Plesteran dinding saluran tampak rapuh dan mudah terkelupas. Komposisi adukan semen dan pasir diduga tidak sesuai standar teknis, sehingga berpotensi menurunkan kekuatan konstruksi.
Selain itu, tidak terlihat adanya pengawasan aktif di lokasi pekerjaan. Tidak ditemukan pelaksana maupun mandor lapangan saat pekerjaan berlangsung. Sejumlah pekerja mengaku, dalam beberapa waktu tertentu mereka bekerja tanpa pengawasan langsung dari pihak yang bertanggung jawab.
Aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi sorotan. Para pekerja di lapangan terlihat minim perlengkapan pelindung diri. Padahal, penerapan standar K3 merupakan kewajiban mutlak dalam setiap proyek konstruksi pemerintah.
Kualitas pemasangan batu kali pun menimbulkan kekhawatiran. Susunan batu terlihat tidak rapi dan penggunaan semen dinilai minim. Kondisi ini dikhawatirkan memicu kebocoran saluran dan mengurangi daya tahan bangunan irigasi dalam jangka panjang.
Lemahnya pengawasan dari BWSS VII Bengkulu ikut dipertanyakan. Pekerjaan konstruksi tanpa kontrol ketat berpotensi membuka celah penyimpangan dari spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sejak awal.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Masyarakat menilai, proyek strategis yang menyangkut hajat hidup petani seharusnya dikerjakan secara terbuka dan profesional.
Warga berharap instansi terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan pengawas proyek dinilai mendesak, termasuk pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran aturan.
Tim media menyatakan akan terus memantau perkembangan proyek irigasi ini hingga rampung, guna memastikan dana publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mukomuko. (HD)
