WARTAUPDATE.COM – MukoMuko, Bengkulu – Senin (12 Januari 2026). Masyarakat petani dari Kelompok Tani Tunas Baru Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, mengungkapkan keluhan mendalam terkait pelaksanaan pekerjaan Badan Wilayah Sungai Sumatera VII (BWSS Sumatera VII) tahun ini. Pekerjaan yang diduga terkait dengan alokasi dana sebesar 25 Miliar Rupiah untuk program strategis nasional guna mendukung swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto; namun, realitas yang diterima jauh dari harapan yang mereka bangunkan.
“Pekerjaan yang seharusnya membawa manfaat besar bagi kami sebagai petani, justru terkesan sangat tidak menyentuh inti permasalahan yang ada; terkesan asal jadi saja,” ucap perwakilan Kelompok Tani Tunas Baru kepada awak media.
Menurut mereka, salah satu contoh nyata yang menjadi perhatian adalah kondisi saluran irigasi yang menjadi tulang punggung kegiatan pertanian di wilayah tersebut. Saluran irigasi yang ada saat ini merupakan peninggalan zaman Presiden Soeharto, tepatnya dibangun pada tahun 1986. Panjangnya sekitar 600 meter dan melayani lahan sawah seluas kurang lebih 25 Hektare. Kondisi bangunan tersebut sudah rusak berat, namun tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pihak pelaksana pekerjaan meskipun telah diumumkan adanya alokasi dana besar untuk rehabilitasi.
“Kondisi saluran irigasi kita yang sudah tua dan rusak parah tidak mereka lirik sama sekali dengan dana 25 Miliar itu. Sedangkan yang kita lihat, justru saluran irigasi yang berada di pinggir jalan dan kondisinya masih layak pakai yang direhabilitasi; bahkan terkesan menggunakan material yang murah dan hanya sekadar mengantar material saja,” jelas mereka dengan nada kecewa.
Wilayah yang menjadi fokus keluhan petani terletak pada bagian BP 1 Kanan, di bawah BM 8, tepatnya di depan Mushola Kerinci Dalam Desa Arah Tiga. Lokasi tersebut berada sekitar 500 meter ke dalam dari jalan utama dan tergolong jauh dari akses yang mudah. “Kita yang berada di dalam jauh dari jalan ini sama sekali tidak disentuh oleh dana tersebut; seolah-olah kita tidak menjadi bagian dari program yang disebutkan sebagai strategis nasional,” tambah mereka.
Perasaan kecewa semakin mendalam karena sebelumnya mereka sangat bahagia ketika mendengar kabar bahwa Pemda Bengkulu berhasil membawa alokasi dana tersebut untuk wilayah Mukomuko. Mereka memiliki harapan besar bahwa kondisi sarana irigasi yang sudah tua bisa diperbaiki dan meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Namun, kenyataan yang terjadi membuat mereka merasa diperlakukan tidak adil dan bahkan “dibodohi oleh mereka yang punya kuasa”.
“Mereka bilang ini program strategis nasional; tapi buktinya mana, bang? Bisa dibilang seperti ‘tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” tegas perwakilan kelompok tani tersebut, tidak menyembunyikan emosi yang mereka rasakan.
Petani mengaku bahwa mereka sebagai pihak yang menerima manfaat akhir dari pembangunan tersebut, tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses perencanaan atau bahkan memberikan masukan terkait kebutuhan yang sebenarnya ada. Mereka hanya bisa menerima apa yang diberikan pihak pelaksana. “Kalau boleh kita sampaikan, seandainya program seperti ini bisa dikelola secara swakelola oleh masyarakat atau ada pengawasan yang ketat dari pihak terkait, mungkin akan lebih tepat sasaran dan tidak ada lagi pekerjaan yang asal-asalan seperti ini,” harap mereka.
Mereka berharap, kedepannya setiap program strategis nasional dengan anggaran besar seperti ini bisa mendapatkan pengawasan yang ketat dan cermat dari semua pihak terkait. Sehingga dana yang dialokasikan benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi target utama, khususnya petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan negara.
Masyarakat petani sangat berharap kepada pihak terkait atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar segera mengevaluasi serta melakukan tindakan tegas kepada pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan saluran irigasi BWSS tersebut. Pekerjaan yang diduga jauh dari tujuan dan manfaat yang seharusnya diberikan kepada masyarakat petani tidak boleh dibiarkan begitu saja, mengingat tidak sedikit dana negara yang digunakan namun tidak tepat sasaran dan pekerjaannya terkesan asal-asalan.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak perusahaan pelaksana maupun BWSS Sumatera VII tampaknya sangat tidak perduli. Mereka terkesan acuh tak acuh dan tidak pekak terhadap keluhan serta keresahan masyarakat petani. (HD
